Arsip

Posts Tagged ‘danau panggang’

Dipindahtugaskan

April 30, 2009 20 komentar

suhadi61Author: Suhadi

Sejak 31 Maret 2009, saya dipindahkantugaskan ke SMPN 4 Amuntai, sebuah Sekolah Standar Nasional (SSN) yang sedang berkutat menuju Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI). Sayang juga kalau Kabupaten Hulu Sungai Utara tak punya RSBI, padahal UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas menuntut minimal empat (1 SD/MI, 1 SMP/MTs, 1 SMA, dan 1 SMK) Sekolah Berstandar Internasional (SBI) untuk tiap kabupaten/kota. Mudah-mudahan saya bisa ikut membantu mewujudkan cita-cita mulia ini. Semoga sekolah yang saya tinggalkan, SMPN 4 Danau Panggang juga semakin maju sepeninggal saya.

Illegal Logging, Indonesia Tak Mencegahnya?

Maret 30, 2009 26 komentar

Author: Suhadi

Apa yang dilakukan pemerintah untuk mencegah illegal logging dan pengrusakan hutan di Indonesia? Hmm… kayaknya belum ada! Memang kita bisa/biasa melihat selama beberapa tahun ini kepolisian melakukan penangkapan terhadap armada-armada (laut, sungai, atau darat) pengangkut kayu log (gelondongan) atau kayu-kayu setengah jadi. Selebihnya, adakah usaha lain yang lebih baik?

Pemerintah sepertinya tidak memperhatikan atau bahkan mengabaikan (?) tindakan pencegahan. Berapa anggaran yang disediakan pemerintah untuk mengawasi hutan-hutan kita di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua, atau pulau-pulau lainnya? Armada apa yang dipergunakan? Helikopter? Baca selengkapnya…

Peran Serta Masyarakat (PSM) terhadap Pendidikan

Desember 19, 2008 22 komentar

(Refleksi Pelatihan Penyegaran Tim Teknis Pendidikan Program Pilot Pendidikan – PNPM Mandiri Perdesaan Kab. Hulu Sungai Utara – Amuntai, 15 Desember – 20 Desember, 2008)

 

Author: Suhadi

 

Bukan hal yang asing, bila kita seringkali mendengar semboyan ini: Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pmerintah, orang tua, dan masyarakat. Tetapi pada kenyataannya, sampai saat ini, khususnya untuk Kabupaten Hulu Sungai Utara, peran serta masyarakat masih sangat kecil. Walaupun sekarang semua sekolah telah membentuk Komite Sekolah yang pada prinsipnya merupakan wakil masyarakat dalam membantu sekolah, namun belum berfungsi dan berperan sebagaimana yang diharapkan.

 

Beberapa sekolah memang telah mendapatkan dukungan dari masyarakat. Tetapi bila dilihat dari aspek kualitas, masih terkategori pada Tingkatan III dan Tingkatan IV. Lebih menyedihkan, beberapa sekolah kondisinya justru berada pada Tingkatan I saja. Baca selengkapnya…